Sekilas Kementerian Perumahan Rakyat

Kementerian  Perumahan Rakyat adalah unsur pelaksana Pemerintah yang dipimpin oleh Menteri  Perumahan Rakyat yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden.*)
 
Kementerian  Perumahan Rakyat mempunyai tugas membantu Presiden dalam merumuskan kebijakan dan koordinasi di bidang perumahan rakyat.

Kementerian  Perumahan Rakyat terdiri dari :

  1. Sekretariat Kementerian;
  2. Deputi Bidang Pembiayaan;
  3. Deputi Bidang Pengembangan Kawasan;
  4. Deputi Bidang Pengembangan Swadaya;
  5. Deputi Bidang Perumahan Formal;
  6. Staf Ahli; dan
  7. Pengawas Internal.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang Undang Dasar (UUD) 1945 dan pasal 28 H Amandemen UUD 1945, bahwa rumah adalah salah satu hak dasar rakyat dan oleh karena itu setiap warga negara berhak untuk bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selain itu, rumah juga merupakan kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan harkat, martabat, mutu kehidupan dan penghidupan, serta sebagai pencerminan diri pribadi dalam upaya peningkatan tarat hidup, serta pembentukan watak, karakter dan kepribadian bangsa.

Rumah selain berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian dan sarana pembina keluarga yang mendukung perikehidupan dan penghidupan juga mempunyai fungsi sebagai pusat pendidikan keluarga, persemaian budaya, dan penyiapan generasi muda. Oleh karena itu, pengembangan perumahan dengan lingkungannya yang layak dan sehat merupakan wadah untuk pengembangan sumber daya bangsa Indonesia di masa depan.

Namun sayangnya hak dasar rakyat tersebut pada saat ini masih belum sepenuhnya terpenuhi. Salah satu penyebabnya adalah adanya kesenjangan pemenuhan kebutuhan perumahan (backlog) yang relatif masih besar. Hal tersebut terjadi antara lain karena masih kurangnya kemampuan daya beli masyarakat khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dalam memenuhi kebutuhan akan rumahnya.

Pembangunan perumahan dan permukiman jika dilakukan secara benar akan memberikan kontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan. Hal tersebut disebabkan karena pembangunan perumahan dapat mendorong pertumbuhan wilayah dan ekonomi daerah, mendukung pembangunan sosial budaya dan memberikan efek multiplier terhadap sektor lain seperti penciptaan lapangan kerja baik yang langsung maupun yang tidak langsung.

Oleh karena itu, pembangunan perumahan dan permukiman harus didukung oleh suatu kebijakan, strategi dan program yang komprehensif dan terpadu sehingga selain mampu memenuhi hak dasar rakyat juga akan menghasilkan suatu lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, serasi, harmonis, aman dan nyaman.

Daftar Menteri Perumahan Rakyat

No Foto Nama Kabinet Dari Sampai Keterangan
1
Cosmas Batubara Kabinet Pembangunan III 29 Maret 1978 19 Maret 1983 Bernama Menteri Muda Urusan Perumahan Rakyat
Kabinet Pembangunan IV 19 Maret 1983 21 Maret 1988 Berganti Nama Menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat
2
Siswono Yudohusodo Kabinet Pembangunan V 21 Maret 1988 17 Maret 1993 -
3
Akbar Tanjung Kabinet Pembangunan VI 17 Maret 1993 16 Maret 1998 -
Kabinet Pembangunan VII 16 Maret 1998 21 Mei 1998 Berganti Nama Menjadi Menteri Negara Perumahan Rakyat dan Permukiman
4
Theo L. Sambuaga Kabinet Reformasi Pembangunan 23 Mei 1998 26 Oktober 1999 Berganti Nama Menjadi Menteri Negara Perumahan dan Permukiman


Tidak Ada Kabinet Persatuan 26 Oktober 1999 9 Agustus 2001 Digabungkan dengan Menteri Pekerjaan Umum sehingga menjadi Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah


Tidak Ada Kabinet Gotong Royong 9 Agustus 2001 20 Oktober 2004 Menteri Permukiman dan Pengembangan Wilayah berganti nama menjadi Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah
5
Muhammad Yusuf Asy'ari Kabinet Indonesia Bersatu 21 Oktober 2004 22 Oktober 2009 Dipisahkan dari Menteri Permukiman dan Prasarana Wilayah dan kembali bernama Menteri Negara Perumahan Rakyat
6
Suharso Manoarfa Kabinet Indonesia Bersatu II 22 Oktober 2009 19 Oktober 2011 Berganti nama menjadi Menteri Perumahan Rakyat
7
Djan Faridz Kabinet Indonesia Bersatu II 19 Oktober 2011 Sekarang -
*) Dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden RI No.187/M Tahun 2004 []


Sosial Network

Pengunjung

Hari Ini
: 2
Kemarin
: 2
Minggu Ini
: 4
Minggu Lalu
: 0
Bulan Ini
: 4
Bulan Lalu
: 51
Total
: 1460
Pejabat

Kementerian Perumahan Rakyat © 2011
JL Raden Patah I NO.1 Lt. 4 Wing 1 Kebayoran Baru - Jakarta Selatan 12110